Direktur Ditlala Wisnu Handoko Menjelaskan Pekerjaan Publikasi Ini

Agen Casino

Direktur Ditlala Wisnu Handoko Menjelaskan Pekerjaan Publikasi Ini – Kementerian Perhubungan lewat Direktorat Lalu Lintas serta Angkutan Laut (Ditlala) mengadakan Publikasi Ketentuan Keagenan serta Konvensi International Maritime Organization (IMO) Paling baru Step I pada agen kapal asing di Jakarta pada Kamis (11/7/2019). Direktur Ditlala Wisnu Handoko menjelaskan jika pekerjaan publikasi ini ialah peluang yang baik untuk meng-update info berkaitan peraturan keagenan serta konvensi internasional sebab tiap tahun ketentuan dapat beralih.

“Ini hari peraturannya semacam ini, kelak tahun kedepan dapat ada pergantian . Sebab tiap tahun dari badan-badan atau perangkat-perangkat IMO seperti Marine Safety Committee (MSC) atau yang lain terus melakukan pertemuan serta membuahkan resolusi-resolusi,” sebut Wisnu dalam info tercatat, Jumat (12/7/2019).

Wisnu menjelaskan jika keagenan kapal serta perusahaan pelayaran adalah stakeholder yang penting dalam siklus angkutan transportasi laut. Oleh karenanya, di pengoperasian kapal kedua-duanya pasti harus memerhatikan aturan-aturan yang berlaku dengan internasional atau nasional.

Menurut dia, bila satu negara telah menetapkan konvensi internasional itu, karena itu harus diresmikan pada tiap kapal internasional yang masuk ke negara itu hingga keagenan kapal harus tahu ketentuannya. Dalam industri maritim, telah diketahui pilar dari pengoperasian kapal yang pertama ialah konvensi internasional Safety Of Life At Sea atau SOLAS.

“Saat ini beberapa kapal berdasar pada SOLAS atau konvensi internasional angkutan keselamatan hingga SOLAS jadi yang pertama. Selanjutnya SOLAS itu turunannya banyak, jika yang penting ditata masih mengenai keselamatan, seperti berapakah jumlahnya sekoci serta liferaft yang perlu ada di atas kapal dan lain-lain,” jelas Wisnu.

Lanjut Wisnu, semua kapal harus juga tahu mengenai permasalahan pencemaran. Permasalahan pencemaran ini banyak pula yang terkait dengan keagenan seperti sertifikatnya atau berkaitan dengan gerakan kapal.

Permasalahan lain yang dicontohkan Wisnu serta jadi rintangan keagenan di lapangan supaya pahami mengenai ketentuan yang berlaku yakni ongkos buat kapal waktu. Jika kapal tidak jalan karena itu ongkos bertambah serta seterusnya bila ongkos makin bertambah serta tidak dapat dituntaskan karena itu integritas Indonesia di mata asing tidak ada hingga banyak yang tidak tertarik memakai layanan dalam negeri.

“Oleh karena itu, satu diantara tanggung jawab keagenan ialah mempersiapkan SDM serta manajemen yang baik supaya service keagenan kapal dapat berjalan secara baik,” tambah Wisnu.

Diluar itu, permasalahan Delivery Order (DO) Online serta klasifikasi kapal harus juga jadi perhatian perusahaan keagenan kapal. Saat berlangsung kehancuran kapal serta kapal itu ada agennya, selanjutnya kapal itu belum dapat bergerak sebelum dicek oleh klasifikasi karena itu keagenan kapal harus terkait dengan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Wisnu memperjelas jika jadi regulator, Ditjen Perhubungan Laut mempunyai tanggung jawab lakukan pembinaan ke perusahaan pelayaran serta keagenan kapal. Ini jadi fakta buat perusahaan pelayaran serta keagenan kapal harus mengatur izin ke Ditjen Perhubungan Laut dalam soal ini Ditlala.

Selain itu, menurut Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Ditlala, Lusi Andayani, publikasi ini dikerjakan untuk tingkatkan pandangan agen kapal asing sebagai pemakai layanan pada ketentuan keagenan serta konvensi IMO paling baru. “Penerapan publikasi pada agen kapal asing berkaitan Ketentuan Keagenan serta Konvensi IMO Paling baru Step I dikerjakan tanggal 11 Juli serta step II dikerjakan minggu ke-3 Juli 2019,” papar Lusi.

Lusi mengatakan penyelenggaraan keagenan kapal ditata dalam Ketentuan Pemerintah Nomer 20 Tahun 2010 mengenai Angkutan di Perairan seperti sudah dirubah dengan Ketentuan Pemerintah Nomer 22 Tahun 2011, Ketentuan Menteri Perhubungan Nomer PM 93 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan serta Pengusahaan Angkutan Laut serta Ketentuan Menteri Perhubungan Nomer PM 11 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan serta Pengusahaan Keagenan Kapal.

Mengenai peserta yang ada pada acara itu yakni beberapa perwakilan dari perusahaan pelayaran yang aktif mengageni kapal asing, Kementerian Koordinator Bagian Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bagian Perekonomian, unit berkaitan di Kementerian Perhubungan, dan dari Asosiasi ALFI/ILFA, INSA, serta ISSA.

Sesaat bertindak selaku narasumber diantaranya dari Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Ditlala, Kepala Seksi Skema Info Ditlala, Kepala Seksi Keselamatan Kapal Direktorat Perkapalan serta Kepelautan, Sekretaris Jenderal INSA, serta Biro Klasifikasi Indonesia dan dibantu oleh Kasie Program STIP, Andi Aswad.