KPK Buru Dokumen Proyek Tahun 2012-2017 di Kantor Dinas Pertanian Malang

KPK Buru Dokumen Proyek Tahun 2012-2017 di Kantor Dinas Pertanian Malang – KPK memeriksa 8 kantor dinas di lingkungan Pemkab Malang saat 2 ini hari. Diantaranya ialah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, serta Perkebunan. KPK mengincar dokumen project mulai tahun 2012 sampai 2017 terkait dengan penambahan kesejahteraan petani di Kabupaten Malang.

“Barusan KPK hadir, untuk mencari dokumen-dokumen pekerjaan (project). Yang dicari dari mulai tahun 2012 sampai 2017,” papar pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, serta Perkebunan Kabupaten Malang Ajunuddin pada wartawan selesai pemeriksaan di kantornya Jalan Sumedang, Kepanjen, Rabu (10/10/2018).

Di tanya dokumen berkaitan pekerjaan (project) apakah ? Ajunuddin memaparkan jika kegiatan-kegiatan itu adalah program penambahan kesejahteraan petani di lokasi Kabupaten Malang.

“Proyeknya masalah penambahan kesejahteraan petani atau diketahui Jaring Usaha Tani. Disana, dinas kami kerjakan akses atau fasilitas prasarana yang mempermudah petani dalam menanam sampai waktu panen. Seperti bangun jalan,” tuturnya.

Ajunuddin tidak dapat merinci berapakah banyak dokumen yang dibawa oleh team KPK saat pemeriksaan. Akan tetapi, dianya mengakui semua pekerjaan dari mulai tahun 2012 sampai 2017 dibawa selesai pemeriksaan.

“Jika rinciannya berapakah tidak mengkalkulasi. Yang pasti barusan contoh pekerjaan di lokasi A, CV yang kerjakan siapa, berapakah nilai proyeknya sekaligus juga laporan pekerjaan. Semua diprint,” papar Ajunuddin.

Ia bersama dengan pegawai lainnya sudah sempat heran, KPK sampai mengarah dinas tempat mereka kerja. Sebab cuma dipandang dinas-dinas mempunyai alokasi aturan besar yang diselidiki. “Di banding dinas PU serta lain-lainnya, kami kecil,” ucap ia.

Disebutkan saat pemeriksaan Budiar Anwar sebagai kepala dinas tengah menjalankan dinas di luar kantor. “Kepala dinas tengah di Batu ada pekerjaan,” pungkasnya.

Bupati Malang Rendra Kresna mengakui telah diputuskan menjadi terduga atas pendapat terima gratifikasi dana alokasi spesial (DAK) tahun 2011 oleh KPK. Walau KPK sampai ini hari, belumlah memberi info sah masalah penentuan terduga dalam masalah yang diselidiki di Pemkab Malang.