KPU Madiun Larang Ada 3 Putusan Untuk Caleg

KPU Madiun Larang Ada 3 Putusan Untuk Caleg – KPU Kabupaten Madiun telah buka pendaftaran pemilihan umum legislatif (Pileg) 2019. Pendaftaran caleg dibuka mulai 4 – 17 Juli 2018.

Siapapun dapat mendaftar. Namun KPU Kabupaten Madiun memutuskan ada 3 permasalahan dilarang mendaftar caleg. Permasalahan apa pun?

” Apabila bekas napi turut juga permasalahan narkoba mungkin, kalau hanya pemakai atau pengguna narkoba. Apabila kasusnya maka pengedar atau bandar, tidak dapat, ” kata Ketua KPU Kabupaten Madiun, Wahyudi pada wartawan di kantornya, Rabu (4/7/2018).

Untuk caleg yang sudah sempat turut juga permasalahan narkoba, kata Wahyudi, harus buat pengumuman di media. Selain itu juga harus beroleh surat informasi dari pihak redaksi di kantor media yang mengeluarkan pengumuman ini.

Tengah untuk caleg yang turut juga dalam permasalahan pidana pelecehan anak, jelas Wahyudi, tidak bisa mendaftar juga tidah dapat ditawar. ” Apabila terpidana permasalahan pelecehan seksual tidak bisa ditawar, tidak dapat itu, ” tamnbahnya.

Hal seperti ini merujuk pada Ketetapan KPU (PKPU) No 20 Th. 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi juga DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Sebagian nama pendaftar caleg kelak akan juga KPU bekerja bersama dengan Pengadilan Negeri (PN).

Sebentar untuk pendaftar yang turut juga permasalahan korupsi, harus di yakinkan kasusnya sudah inkcraht atau tidaklah. Bila sudah inkcraht atau berkekuatan hukum, maka tidak diperbolehkan mendaftar.

” KPU Kabupaten Madiun bakal mengecheck ijazah sebagian caleg. Sebagian caleg yang medaftar harus memiliki ijazah asli sama seperti nama KTP, minimal ijazah SMA. Kami akan bekerja bersama dengan Dinas Pendidikan juga Kemenag untuk mengecheck ijazah sebagian caleg yang mendaftar, ” tuturnya.

Dari sebagian nama yang diusulkan oleh parpol, 30 persen satu diantaranya harus kader wanita.