Situs HTI Resmi Diblokir Oleh Kemenkominfo

Situs HTI Resmi Diblokir Oleh Kemenkominfo – Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kemenkominfo) memblokir website resmi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) . Pemblokiran itu adalah tindak lanjut dari pembubaran organisasi massa (ormas) itu.

” Iya (tindak lanjut pembubaran) . (Diblokir) per tempo hari, ” ucap Direktur Jenderal Pelaksanaan Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan saat di konfirmasi detikcom, Minggu (23/7/2017) .

Waktu dibuka, website resmi HTI yang beralamat di hizbut-tahrir. or. id telah tidak bisa dibuka. Di situs intinya, ada bingkai berwarna hitam serta putih dengan tulisan berhuruf modal ‘We Are Closed’ dengan alamat website di bawahnya.

Pemerintah terlebih dulu membubarkan HTI lewat Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 th. 2017 mengenai Ormas. Tetapi pihak HTI tidak terima pembubaran sepihak itu karena tidak terima peringatan apa pun.

Tetapi, pada Jumat (21/7) tempo hari, Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Daulat P Silitonga menyebutkan peringatan tidak diberi karna pemerintah berasumsi sudah mengantongi cukup bukti kalau HTI menebarkan ideologi anti-Pancasila.

” Karna sudah bertentangan dengan Pancasila. Saat data-data telah dihimpun, itu segera dapat dicabut tanpa ada butuh peringatan. Yang disebut ajaran itu yang mempunyai tujuan untuk ganti Pancasila. Bila telah masuk lokasi itu, nyangkut ideologi itu dapat segera dicabut, ” ungkap Daulat di Galeri Nasional, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (21/7) .

Daulat menerangkan dalam AD/ART-nya HTI memberikan Pancasila jadi ideologi. Tetapi dalam kenyataan di lapangan, aktivitas serta kesibukan HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila.

” Mereka memungkiri AD/ART sendiri, dan dengan terdapatnya input dari lembaga berkaitan yang lain, jadi beberapa hal itu juga jadi pertimbangan pencabutan SK Tubuh Hukum HTI, ” terang Daulat.

Dia mengatakan ada celah hukum dalam UU Nomor 17 th. 2013 masalah ormas. Peringatan diberi tidak dihitung dengan kumulatif yang dipandang dapat disalahgunakan oleh HTI.

Terlebih dulu, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyebutkan pihaknya tidak sempat diperingatkan serta di beri tahu tentang aktivitas mereka yang tidak mematuhi Pancasila. Ismail mengatakan juga akan menyerahkan seutuhnya pada kuasa hukum HTI.

” Kita tidak paham karna memanglah tidak sempat di beri tahu peringatan itu, nah tersebut yang akan kita persoalkan. Namun kelak sedetailnya kami serahkan seutuhnya pada kuasa hukum kami, kuasa hukum HTI, ” tutur Ismail, Kamis (20/7) .